1.293 Personel Gabungan, Dari Kepolisian untuk Pengamanan Aksi di Depan Gedung KPU RI.
BuserMediaInvestigasi.com- Kepolisian Republik Indonesia mengerahkan sebanyak 1.293 personel gabungan guna mengantisipasi potensi terjadinya aksi demonstrasi oleh beberapa elemen masyarakat di depan Kantor Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Pengamanan ekstra ini diambil guna menjaga stabilitas dan keamanan di sekitar area strategis tersebut.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro, dalam keterangannya kepada awak media pada hari Jumat, menjelaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk kesiapsiagaan pihak keamanan dalam mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat mengganggu ketertiban umum. "Untuk berjaga dan mengantisipasi, dalam rangka pengamanan aksi elemen masyarakat di depan Gedung KPU RI dan sekitarnya, kami melibatkan sejumlah 1.293 personel gabungan," ujar Susatyo.
Menurut Susatyo, personel gabungan yang dikerahkan dalam operasi ini terdiri dari anggota Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pemerintah Daerah DKI Jakarta, serta instansi terkait lainnya. Keterlibatan berbagai unsur ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi selama aksi berlangsung.
Personel keamanan ini ditempatkan di berbagai titik strategis di sekitar Gedung KPU untuk mencegah massa yang berunjuk rasa mendekat dan masuk ke dalam area gedung penyelenggara pemilihan umum tersebut. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa segala aktivitas di dalam Gedung KPU dapat berjalan tanpa gangguan, terutama mengingat pentingnya peran KPU dalam menjaga proses demokrasi di Indonesia.
Selain pengamanan fisik, aparat kepolisian juga telah mempersiapkan berbagai skenario pengamanan lainnya, termasuk rekayasa lalu lintas jika diperlukan. Susatyo menegaskan bahwa pihaknya siap untuk mengambil tindakan tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku jika ada pihak yang mencoba memprovokasi atau melakukan tindakan anarkis selama aksi berlangsung.
Demi menjaga kondusivitas, pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya untuk melakukannya secara damai dan tertib, sesuai dengan aturan yang berlaku. "Kami selalu mendukung penyampaian aspirasi yang dilakukan secara damai dan tertib. Namun, jika ada tindakan yang melanggar hukum, tentu kami akan bertindak sesuai dengan prosedur yang berlaku," tambah Susatyo.
Pihak keamanan juga terus memantau perkembangan situasi di lapangan dan akan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya untuk memastikan keamanan di sekitar Gedung KPU tetap terjaga.
Langkah antisipatif ini menjadi bukti nyata komitmen aparat keamanan dalam menjaga stabilitas nasional, terutama di tengah dinamika politik yang kerap kali memanas menjelang pemilihan umum. Dengan adanya pengamanan ketat ini, diharapkan proses demokrasi dapat berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan yang berarti, sehingga masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya denga
⁵n aman dan damai Personel Gabungan, Dari Kepolisian untuk Pengamanan Aksi di Depan Gedung KPU RI.
Jakarta, BuserMediaInvestigasi.com- Kepolisian Republik Indonesia mengerahkan sebanyak 1.293 personel gabungan guna mengantisipasi potensi terjadinya aksi demonstrasi oleh beberapa elemen masyarakat di depan Kantor Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Pengamanan ekstra ini diambil guna menjaga stabilitas dan keamanan di sekitar area strategis tersebut.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro, dalam keterangannya kepada awak media pada hari Jumat, menjelaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk kesiapsiagaan pihak keamanan dalam mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat mengganggu ketertiban umum. "Untuk berjaga dan mengantisipasi, dalam rangka pengamanan aksi elemen masyarakat di depan Gedung KPU RI dan sekitarnya, kami melibatkan sejumlah 1.293 personel gabungan," ujar Susatyo.
Menurut Susatyo, personel gabungan yang dikerahkan dalam operasi ini terdiri dari anggota Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pemerintah Daerah DKI Jakarta, serta instansi terkait lainnya. Keterlibatan berbagai unsur ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi selama aksi berlangsung.
Personel keamanan ini ditempatkan di berbagai titik strategis di sekitar Gedung KPU untuk mencegah massa yang berunjuk rasa mendekat dan masuk ke dalam area gedung penyelenggara pemilihan umum tersebut. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa segala aktivitas di dalam Gedung KPU dapat berjalan tanpa gangguan, terutama mengingat pentingnya peran KPU dalam menjaga proses demokrasi di Indonesia.
Selain pengamanan fisik, aparat kepolisian juga telah mempersiapkan berbagai skenario pengamanan lainnya, termasuk rekayasa lalu lintas jika diperlukan. Susatyo menegaskan bahwa pihaknya siap untuk mengambil tindakan tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku jika ada pihak yang mencoba memprovokasi atau melakukan tindakan anarkis selama aksi berlangsung.
Demi menjaga kondusivitas, pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya untuk melakukannya secara damai dan tertib, sesuai dengan aturan yang berlaku. "Kami selalu mendukung penyampaian aspirasi yang dilakukan secara damai dan tertib. Namun, jika ada tindakan yang melanggar hukum, tentu kami akan bertindak sesuai dengan prosedur yang berlaku," tambah Susatyo.
Pihak keamanan juga terus memantau perkembangan situasi di lapangan dan akan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya untuk memastikan keamanan di sekitar Gedung KPU tetap terjaga.
Langkah antisipatif ini menjadi bukti nyata komitmen aparat keamanan dalam menjaga stabilitas nasional, terutama di tengah dinamika politik yang kerap kali memanas menjelang pemilihan umum. Dengan adanya pengamanan ketat ini, diharapkan proses demokrasi dapat berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan yang berarti, sehingga masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya dengan aman dan damai
