Berita Trending Terkini! Gibran Usulkan Penghapusan Sistem Zonasi PPDB, Abdul Mu’ti Janjikan Skema Perbaikan
Smallest Font
Largest Font
Jakarta – BUSERMEDIAINVESTIGASI.ID
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan pernyataan tegas terkait sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Menurutnya, sistem zonasi saat ini belum mampu menjamin pemerataan akses pendidikan berkualitas di seluruh wilayah. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar sistem tersebut dihapus.
“Sistem zonasi membatasi hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Di beberapa daerah, penerapan zonasi belum ideal karena tidak semua zona memiliki fasilitas pendidikan yang memadai,” ujar Gibran dalam sebuah forum pendidikan, Senin (25/11).
Kajian Mendalam dari Mendikdasmen
Merespons usulan tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan bahwa pihaknya sedang mengkaji dua skema perbaikan sistem PPDB. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah penerapan zonasi yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan di berbagai daerah.
“Kami memahami kekhawatiran masyarakat. Salah satu solusi yang kami kaji adalah penerapan zonasi yang lebih fleksibel sehingga tidak lagi terlalu kaku. Selain itu, kami mempertimbangkan sistem rayonisasi untuk tingkat SMA, sementara zonasi tetap digunakan untuk SD dan SMP dengan kuota tertentu,” jelas Abdul Mu’ti.
Ia menambahkan bahwa keputusan akhir mengenai kebijakan ini akan diumumkan sebelum tahun ajaran baru 2025-2026 dimulai.
Reaksi dan Harapan Masyarakat
Pernyataan Wakil Presiden dan tanggapan dari Mendikdasmen ini memicu beragam tanggapan dari masyarakat. Banyak yang berharap kebijakan baru dapat mengatasi ketimpangan pendidikan di daerah terpencil tanpa mengorbankan prinsip keadilan.
“Sistem zonasi memang perlu diperbaiki, terutama untuk wilayah yang fasilitas pendidikannya terbatas. Namun, jika dihapus sepenuhnya, ada risiko anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak bisa bersaing dengan yang lebih mampu,” ungkap Dewi, seorang pengamat pendidikan.
Solusi untuk Pendidikan Merata
Kebijakan baru ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menciptakan pemerataan pendidikan di Indonesia. Pemerintah diminta untuk memastikan bahwa perubahan sistem tidak hanya memperbaiki akses, tetapi juga kualitas pendidikan di setiap wilayah.
Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan ini? Apakah fleksibilitas zonasi dan rayonisasi dapat menjadi solusi yang ideal? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.
Kontributor Media wartawan BuserMediaInvestigasi.id (ica-Jkt).
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan pernyataan tegas terkait sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Menurutnya, sistem zonasi saat ini belum mampu menjamin pemerataan akses pendidikan berkualitas di seluruh wilayah. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar sistem tersebut dihapus.
“Sistem zonasi membatasi hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Di beberapa daerah, penerapan zonasi belum ideal karena tidak semua zona memiliki fasilitas pendidikan yang memadai,” ujar Gibran dalam sebuah forum pendidikan, Senin (25/11).
Kajian Mendalam dari Mendikdasmen
Merespons usulan tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan bahwa pihaknya sedang mengkaji dua skema perbaikan sistem PPDB. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah penerapan zonasi yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan di berbagai daerah.
“Kami memahami kekhawatiran masyarakat. Salah satu solusi yang kami kaji adalah penerapan zonasi yang lebih fleksibel sehingga tidak lagi terlalu kaku. Selain itu, kami mempertimbangkan sistem rayonisasi untuk tingkat SMA, sementara zonasi tetap digunakan untuk SD dan SMP dengan kuota tertentu,” jelas Abdul Mu’ti.
Ia menambahkan bahwa keputusan akhir mengenai kebijakan ini akan diumumkan sebelum tahun ajaran baru 2025-2026 dimulai.
Reaksi dan Harapan Masyarakat
Pernyataan Wakil Presiden dan tanggapan dari Mendikdasmen ini memicu beragam tanggapan dari masyarakat. Banyak yang berharap kebijakan baru dapat mengatasi ketimpangan pendidikan di daerah terpencil tanpa mengorbankan prinsip keadilan.
“Sistem zonasi memang perlu diperbaiki, terutama untuk wilayah yang fasilitas pendidikannya terbatas. Namun, jika dihapus sepenuhnya, ada risiko anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak bisa bersaing dengan yang lebih mampu,” ungkap Dewi, seorang pengamat pendidikan.
Solusi untuk Pendidikan Merata
Kebijakan baru ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menciptakan pemerataan pendidikan di Indonesia. Pemerintah diminta untuk memastikan bahwa perubahan sistem tidak hanya memperbaiki akses, tetapi juga kualitas pendidikan di setiap wilayah.
Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan ini? Apakah fleksibilitas zonasi dan rayonisasi dapat menjadi solusi yang ideal? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.
Kontributor Media wartawan BuserMediaInvestigasi.id (ica-Jkt).
Channel Official
Channel busermediainvestigasi.id
Untuk
mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
