Rencana Kembalinya Ujian Nasional pada 2026, Pakar Pendidikan Beri Catatan
Smallest Font
Largest Font
JAKARTA - BUSERMEDIAINVESTIGASI.ID
Rencana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) untuk kembali melaksanakan Ujian Nasional (UN) pada tahun 2026 menuai tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Tuti Budirahayu, Sosiolog Pendidikan Universitas Airlangga (Unair).
Tuti berharap, jika UN kembali dilaksanakan, pelaksanaannya tidak mengulang model seperti sebelumnya. Menurutnya, UN model lama terlalu berfokus pada penilaian akademik semata dan kurang memperhatikan aspek-aspek lain yang mendukung pengembangan karakter siswa.
"Jika tetap berorientasi pada nilai ujian saja, ini justru bisa menjadi langkah mundur bagi sistem pendidikan kita. Sebaiknya, pemerintah mendesain UN yang lebih integratif, menilai tidak hanya kecerdasan akademik, tetapi juga keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif," ujarnya.
Tuti juga mengingatkan pentingnya pemerataan kualitas pendidikan di berbagai daerah sebelum melaksanakan UN. "Jika tidak ada upaya signifikan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan, ujian seperti UN hanya akan mempertegas kesenjangan pendidikan di Indonesia," tambahnya.
Dengan rencana ini, Tuti berharap pemerintah mendengarkan masukan dari para ahli dan masyarakat untuk menciptakan sistem evaluasi pendidikan yang lebih adil dan relevan dengan tantangan zaman.(Dedy-Jaktim).
Rencana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) untuk kembali melaksanakan Ujian Nasional (UN) pada tahun 2026 menuai tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Tuti Budirahayu, Sosiolog Pendidikan Universitas Airlangga (Unair).
Tuti berharap, jika UN kembali dilaksanakan, pelaksanaannya tidak mengulang model seperti sebelumnya. Menurutnya, UN model lama terlalu berfokus pada penilaian akademik semata dan kurang memperhatikan aspek-aspek lain yang mendukung pengembangan karakter siswa.
"Jika tetap berorientasi pada nilai ujian saja, ini justru bisa menjadi langkah mundur bagi sistem pendidikan kita. Sebaiknya, pemerintah mendesain UN yang lebih integratif, menilai tidak hanya kecerdasan akademik, tetapi juga keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif," ujarnya.
Tuti juga mengingatkan pentingnya pemerataan kualitas pendidikan di berbagai daerah sebelum melaksanakan UN. "Jika tidak ada upaya signifikan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan, ujian seperti UN hanya akan mempertegas kesenjangan pendidikan di Indonesia," tambahnya.
Dengan rencana ini, Tuti berharap pemerintah mendengarkan masukan dari para ahli dan masyarakat untuk menciptakan sistem evaluasi pendidikan yang lebih adil dan relevan dengan tantangan zaman.(Dedy-Jaktim).
Channel Official
Channel busermediainvestigasi.id
Untuk
mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
