Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Siapkan Regulasi Baru untuk Permudah Pembayaran Pajak Kendaraan,Tidak Perlu KTP Pemilik Lama.

 

Bandung - BUSERMEDIAINVESTIGASI.ID-Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menerbitkan peraturan baru yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor serta memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). 

Langkah ini diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang ingin menghilangkan kendala administratif yang selama ini menyulitkan wajib pajak, terutama bagi pembeli kendaraan bekas.

Solusi atas Kendala Pembayaran Pajak Kendaraan

Dalam sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya, Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa banyak masyarakat Jawa Barat mengeluhkan prosedur yang rumit dalam pembayaran pajak kendaraan. 

Salah satu kendala utama adalah kewajiban pembeli kendaraan bekas untuk melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik sebelumnya saat mengurus pajak atau perpanjangan STNK.

Menurut Dedi, hal ini sering kali menjadi hambatan karena tidak semua pembeli kendaraan bekas dapat dengan mudah menghubungi pemilik lama. 

Alhasil, banyak masyarakat yang kesulitan melakukan kewajiban membayar pajak, bahkan ada yang terpaksa menunggak karena persyaratan tersebut.

Dalam aturan yang berlaku saat ini, pembeli kendaraan bekas harus mencari KTP pemilik pertama untuk mengurus pajak dan STNK. Ini jelas menyulitkan masyarakat. 

Seharusnya, tanggung jawab untuk menelusuri pemilik kendaraan sebelumnya bukan berada di tangan wajib pajak, tetapi menjadi kewajiban pemerintah sebagai pihak yang memungut pajak," ujar Dedi dalam unggahannya.

Aturan Baru: Pemerintah Bertanggung Jawab atas Kelengkapan Dokumen

Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa dirinya telah menghubungi pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat untuk segera menyusun regulasi baru. 

Dengan aturan ini, nantinya pembeli kendaraan bekas tidak perlu repot mencari KTP pemilik lama saat melakukan pembayaran pajak kendaraan atau perpanjangan STNK.

Saya sudah berkomunikasi dengan salah satu pegawai Bapenda Provinsi Jawa Barat untuk segera menyusun regulasi yang memastikan bahwa wajib pajak tidak perlu disibukkan dengan urusan mencari siapa pemilik kendaraan pertama atau menyiapkan KTP-nya. 

Semua proses ini akan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi melalui kantor Samsat di setiap kabupaten dan kota," jelasnya.

Dedi menegaskan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan. 

Dengan penghapusan persyaratan KTP pemilik lama, diharapkan tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk menunda pembayaran pajak hanya karena kendala administratif.

Langkah Inovatif dalam Pelayanan Publik

Kebijakan ini disebut-sebut sebagai langkah inovatif dalam reformasi layanan publik di bidang administrasi kendaraan bermotor. Jika diterapkan dengan baik, aturan ini dapat mengurangi jumlah kendaraan yang tidak taat pajak sekaligus meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Ini merupakan salah satu bentuk inovasi pelayanan publik yang kami lakukan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat Jawa Barat. Kami ingin memastikan bahwa membayar pajak kendaraan menjadi lebih sederhana dan tidak membebani warga dengan persyaratan yang tidak perlu," tambahnya.

Selain itu, dengan adanya aturan baru ini, proses jual beli kendaraan bekas diharapkan dapat lebih lancar dan transparan. Pembeli tidak lagi harus khawatir akan kesulitan mengurus dokumen kendaraan yang dibeli, sehingga pasar kendaraan bekas di Jawa Barat bisa semakin berkembang.

Dedi Mulyadi juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan ini setelah diterapkan, guna memastikan efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memperbaiki sistem administrasi kendaraan bermotor di Jawa Barat.

Kesimpulan

Regulasi baru yang akan diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ini diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan dalam mengurus pajak kendaraan bermotor dan perpanjangan STNK. 

Dengan penghapusan syarat KTP pemilik lama, beban administratif bagi wajib pajak akan berkurang, sehingga proses pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan cepat.

Langkah ini juga menunjukkan komitmen pemerintah Jawa Barat dalam meningkatkan pelayanan publik serta mempermudah warga dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Jika regulasi ini berhasil diterapkan, bukan tidak mungkin kebijakan serupa akan diadopsi oleh provinsi lain di Indonesia.