"Skandal Menggemparkan! Kades Dermo dan Bendahara Resmi Dilaporkan ke Kejaksaan, Diduga Tilep Dana Desa untuk Proyek Infrastruktur"

Dermo, Mbenjeng, GresIk - BUSERMEDIAINVESTIGASI.ID
Skandal dugaan korupsi mengguncang Desa Dermo, Kecamatan Benjeng! Warga geram dan siap menjadi saksi dalam laporan resmi terhadap Kepala Desa Mutai'in dan Bendahara Desa atas dugaan penyalahgunaan Dana Desa serta program Bumdes tahun anggaran 2023/2024.

Proyek infrastruktur yang seharusnya menjadi manfaat bagi masyarakat diduga fiktif dan hanya menjadi ajang memperkaya diri segelintir pihak!

Masyarakat Desa Dermo akhirnya angkat suara setelah dua tahun lamanya merasa tidak nyaman dengan kepemimpinan Mutai'in. Salah satu tokoh masyarakat, yang enggan disebut namanya, mengungkapkan bahwa berbagai kejanggalan dalam pengelolaan anggaran desa semakin nyata.

Tidak adanya transparansi, tidak pernah terlihatnya papan APBDes, hingga proyek-proyek yang diduga tidak pernah terealisasi meskipun dana sudah dicairkan, menjadi indikasi kuat adanya penyelewengan.

"Kami siap menjadi saksi sampai ke meja hijau! Kami ingin hukum ditegakkan agar Desa Dermo kembali bersih dan tidak ada lagi praktik kotor yang merugikan rakyat!" tegas salah satu warga yang menjadi pelapor.

MADAS Bergerak! Siap Kawal Hingga Tuntas
Organisasi Masyarakat (Ormas) MADAS tidak tinggal diam.

Suyanto, Wakil Ketua DPAC MADAS Cerme, menyatakan bahwa mereka menerima banyak pengaduan dari warga yang meminta pendampingan dalam melaporkan dugaan korupsi ini kepada aparat penegak hukum (APH).

"Kami telah membentuk tim investigasi dan mengumpulkan bukti-bukti kuat terkait dugaan korupsi ini.

Kami juga berkolaborasi dengan DPAC MADAS Menganti di bawah komando Gus Djaka Hikmatul Aulia untuk menindaklanjuti laporan masyarakat!" ujar Suyanto.

Berdasarkan investigasi di lapangan, didapatkan pengakuan dari beberapa perangkat desa, BPD, serta RT/RW bahwa pengelolaan anggaran pembangunan infrastruktur dipegang sepenuhnya oleh Kepala Desa Mutai'in.

Bahkan, ada indikasi proyek yang belum dikerjakan, padahal dana sudah dicairkan.

Lebih mengejutkan lagi, empat pemilik galangan penyuplai material mengaku belum menerima pembayaran dari pemerintah Desa Dermo untuk proyek tahun 2024.

Total tunggakan pembayaran material mencapai angka fantastis, Ratusan Juta , sementara dana desa sudah habis entah ke mana!?

Bahkan Wisata Desa Nampak Mangkrak Terbengkalai Nominal Bangunan Gasebonya Dilaporkan Bernilai Puluhan Juta Namun Realita Belum Ada Wujudnya Hanya Susunan Batu Kumbung Yang Ditata Seolah olah Sedang Dalam Pengerjaan.

Saat dikonfirmasi, Bendahara Desa Hamid justru mengarahkan pertanyaan ke Kepala Desa Mutai’in. "Setiap anggaran yang cair langsung diminta oleh kepala desa. Soal proyek yang belum dikerjakan, saya tidak tahu-menahu," dalihnya.

Perwakilan Warga: "APH Harus Tegas, Jangan Masuk Angin!"
Karno, mantan Kepala Desa Dermo sekaligus perwakilan warga, dengan tegas meminta aparat penegak hukum bertindak adil dan tidak terpengaruh kepentingan tertentu dalam menangani kasus ini.

"Kami meminta APH untuk tegas! Jangan sampai masuk angin dalam menangani dugaan korupsi ini! Masyarakat butuh kejelasan dan keadilan, bukan permainan hukum yang menguntungkan pelaku!" tegasnya.

Kuasa Hukum MADAS:
"Hak Rakyat dan Dana Pemerintah Harus Disalurkan dengan Benar!"
Debby Puspita Sari, S.H., selaku kuasa hukum MADAS, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas.

"Dana pemerintah itu amanah rakyat, tidak boleh disalahgunakan! Jika ada penyelewengan, hukum harus ditegakkan! Kami mendesak APH untuk segera mengaudit keuangan Desa Dermo dan mengusut tuntas siapa saja yang terlibat!" tegasnya.
Laporan ini sudah resmi diajukan ke kejaksaan, dan warga Dermo menanti langkah tegas dari aparat penegak hukum.

Akankah keadilan ditegakkan? Atau kasus ini akan menguap begitu saja seperti banyak skandal korupsi lainnya?

BuserMediaInvestigasi.id akan terus mengawal perkembangan kasus ini! (Aa-Jatim).