BREAKING NEWS

SPMB 2025: Tujuan Mulia Pendidikan Tercoreng Dugaan Pungli dan Jual Beli Kursi di SMAN Sidoarjo

SIDOARJO – BUSERMEDIAINVESTIGASI.ID
Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 yang digagas pemerintah untuk mewujudkan akses pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan justru ternoda oleh dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan jual beli kursi di sejumlah Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Sistem yang sebelumnya dikenal sebagai PPDB ini kini berganti nama menjadi SPMB, dengan sejumlah jalur pendaftaran seperti afirmasi ekonomi, afirmasi buruh, penyandang disabilitas, mutasi orang tua, prestasi, domisili, hingga jalur prestasi akademik. Jalur-jalur ini sejatinya dimaksudkan untuk memberi ruang bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama yang rentan secara sosial dan ekonomi.

Namun sayangnya, idealisme sistem tersebut diduga kuat dimanfaatkan oleh oknum-oknum di internal sekolah sebagai celah untuk mencari keuntungan pribadi. Jalur penerimaan siswa berubah menjadi ladang bisnis gelap, dengan tarif yang bervariasi tergantung reputasi sekolah. Para orang tua disebut harus merogoh kocek antara Rp 8 juta hingga Rp 35 juta agar anak mereka diterima.

Tarif ‘jalur belakang’ masuk SMA Negeri di Sidoarjo:

SMAN 1 Porong, SMAN 1 Krembung, dan SMAN 1 Tarik: Rp 8–10 juta

SMAN 1, 2, 3, dan 4 Sidoarjo (favorit): Rp 15–35 juta

Seorang wali murid mengungkapkan dirinya membayar Rp 10 juta kepada seorang oknum agar anaknya bisa diterima di SMAN 1 Porong melalui jalur afirmasi.

> “Saya bayar Rp 10 juta dan disarankan lewat jalur afirmasi,” ungkapnya.

Tak berhenti di situ, setelah dinyatakan diterima, wali murid juga diminta menyetor uang partisipasi ke pihak sekolah dengan nominal tidak pasti namun minimal sekitar Rp 1,5 juta.

> “Demi anak, ya nggak apa-apa. Terpenting anak saya bisa sekolah di SMA negeri yang diinginkannya,” tambahnya.

Praktik lainnya adalah kewajiban membeli seragam dan perlengkapan sekolah melalui koperasi sekolah, yang diduga menjadi ladang bisnis terselubung bagi pihak-pihak di dalam sekolah. Akumulasi dari seluruh praktik tersebut diperkirakan bisa menghasilkan keuntungan ratusan juta rupiah dalam satu periode penerimaan siswa baru.

Ketua Presidium DPP PWDPI: Ini Pengkhianatan terhadap Amanat Konstitusi

Menanggapi polemik ini, Ketua Presidium DPP Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), Gus Aulia, SE., MM., SH. mengecam keras dugaan praktik jual beli kursi dan pungli dalam proses SPMB 2025 di Sidoarjo.

> “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi sudah masuk ranah pidana dan merupakan pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Pendidikan itu hak seluruh anak bangsa, bukan komoditas untuk diperdagangkan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab,” tegas Gus Aulia, Rabu (3/7).

Ia mendorong aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga kejaksaan, untuk segera menyelidiki kasus ini secara serius dan terbuka. Menurutnya, jika dibiarkan, praktik-praktik semacam ini akan terus terjadi setiap tahun dan memperparah ketimpangan dalam dunia pendidikan.

> “Kami dari PWDPI bersama lebih dari 5.000 media yang tergabung seindonesia siap mengawal kasus ini hingga tuntas. Dunia pendidikan jangan lagi dikotori oleh mental koruptif,” ujarnya.

Gus Aulia juga meminta Dinas Pendidikan Jawa Timur bersikap transparan dalam proses penerimaan siswa, khususnya di jalur afirmasi yang rawan disalahgunakan.

> “Kalau jalur afirmasi dipakai kedok untuk transaksi gelap, maka ini pengkhianatan terhadap kelompok rentan yang seharusnya dilindungi negara,” pungkasnya.

Desakan untuk Bertindak

Kini, desakan mengalir dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, aktivis pendidikan, hingga organisasi pers, agar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan aparat hukum segera mengambil langkah tegas.

> “Kalau tidak ada penindakan, praktik ini akan menjadi budaya busuk yang mengakar dan mencederai semangat keadilan dalam dunia pendidikan,” ujar seorang aktivis pendidikan di Sidoarjo.

Masyarakat berharap sistem pendidikan kembali kepada tujuan mulianya: mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan memperkaya segelintir oknum dengan mengorbankan masa depan anak-anak Indonesia.

Iyan - Jatim.

Post a Comment