UMKM Binaan Yayasan Bangga Indonesia Maju Diusir Paksa! Diduga Oknum BPKP Arogan Usir PKL dari Trotoar Fasum
Surabaya, BUSERMEDIAINVESTIGASI.ID – Perjuangan rakyat kecil kembali tercoreng oleh ulah oknum pejabat! Seorang pedagang kaki lima (PKL), yang diketahui merupakan binaan dari Yayasan Bangga Indonesia Maju, harus menelan pil pahit ketika diduga diusir secara paksa oleh oknum dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) saat sedang mengais rezeki di trotoar, depan pagar rumah kosong milik aset BPKP, kawasan Ketintang, Surabaya.
PKL tersebut hanya ingin mencari nafkah halal untuk keluarganya. Namun malang tak dapat ditolak, ia justru mendapat perlakuan tak pantas dari sosok yang semestinya menjadi pengayom, bukan penindas.
Sikap arogan diduga ditunjukkan oleh oknum BPKP ketika meminta pedagang tersebut angkat kaki dari lokasi yang sejatinya merupakan fasilitas umum (fasum), bukan jalur kendaraan dan masih layak untuk berjualan tanpa mengganggu aktivitas warga.
Mirisnya, berdasarkan pantauan di lapangan, area trotoar justru telah terlebih dahulu "dikuasai" oleh pemasangan betonan sumur yang justru mempersempit akses pejalan kaki. Publik pun bertanya: Kenapa PKL kecil diusir, tapi pemasangan beton di atas trotoar dibiarkan?
Apakah tindakan sepihak ini dibenarkan? Lalu, apakah pemasangan betonan di atas fasum yang diperuntukkan untuk pejalan kaki ini telah sesuai dengan aturan hukum dan tata ruang kota?
Ketua DPW PWDPI JATIM Mei Teguh Angkat Bicara
Menanggapi kejadian ini, Mei Teguh, Ketua DPW Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), mengecam keras tindakan yang dinilai tidak manusiawi tersebut.
“Kami sangat menyayangkan adanya perlakuan seperti ini terhadap pelaku UMKM binaan yang hanya ingin berjualan demi menyambung hidup. Jangan sampai ada kesan bahwa aparat atau pejabat malah jadi penekan, bukan pelindung masyarakat. Kami meminta agar BPKP segera memberikan klarifikasi, dan pemerintah hadir untuk melindungi rakyat kecil,” tegas Mei Teguh.
Warga Minta Klarifikasi
Warga sekitar turut menyayangkan insiden pengusiran yang dianggap tidak berperikemanusiaan. Mereka berharap pimpinan BPKP segera turun tangan dan memberikan klarifikasi resmi atas dugaan tindakan arogan tersebut.
"Ini bukan sekadar masalah trotoar, tapi tentang kemanusiaan. Rakyat kecil sedang mencari makan, bukan merampok. Tolonglah lebih bijak," ujar salah satu warga.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak BPKP mengenai dugaan pengusiran dan legalitas pemasangan beton sumur di atas trotoar.
Catatan Kritis untuk Pemerintah
Perlakuan tidak adil kepada pelaku UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional jelas bertentangan dengan semangat pemberdayaan masyarakat yang sering digaungkan pemerintah. Ironis, ketika Presiden terus menyerukan keberpihakan terhadap UMKM, justru di lapangan masih ada aparat atau pejabat yang diduga menekan dan menindas mereka.
BUSERMEDIAINVESTIGASI.ID akan terus mengawal kasus ini demi tegaknya keadilan untuk rakyat kecil.
Tim - Red.
