Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Unjuk Rasa di KPK 1 September 2025
Pati - BUSERMEDIAINVESTIGASI.ID
Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Senin, 1 September 2025.
Sejak beberapa hari terakhir, aliansi tersebut aktif melakukan penggalangan donasi untuk mendukung keberangkatan massa serta kebutuhan aksi. Tuntutan utama mereka adalah mendesak KPK segera menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi yang menjeratnya.
Posko penggalangan donasi berlokasi di depan Kantor Bupati Pati, berdampingan dengan tenda aparat kepolisian yang masih bersiaga pascaaksi ricuh 13 Agustus lalu. Saat itu, ribuan warga menuntut Sudewo mundur dari jabatannya.
“Tuntutannya kami mendesak KPK segera menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam kasus suap proyek di DJKA,” ujar Fatih Surajaya, petugas posko, Rabu (20/8/2025).
Aliansi menamai pusat kegiatan mereka sebagai “Posko Penggalangan Donasi Rp 5.000”. Posko ini tak hanya menampung bantuan logistik, tetapi juga menjadi tempat masyarakat menyampaikan aduan kebijakan Bupati. Donasi bisa berupa uang maupun fasilitas transportasi seperti truk, bus, hingga pickup.
Rombongan massa dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada 31 Agustus 2025, untuk kemudian menggelar aksi unjuk rasa pada 1 September 2025. Posko dijadwalkan buka 24 jam hingga keberangkatan.
Dugaan Korupsi Sudewo
Nama Sudewo, Bupati Pati dari Partai Gerindra, mencuat dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2022–2024.
“Uang yang diterima SDW diduga komitmen fee atas pengadaan proyek,” ujar Budi Prasetyo, juru bicara KPK, di Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2025). Ia memastikan penyidik akan mendalami temuan tersebut dan berkomitmen memberi update perkembangan penyidikan.
Senada, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut Sudewo diduga memiliki peran signifikan sejak masih menjadi anggota Komisi Perhubungan DPR. “Yang bersangkutan diduga terlibat tidak hanya di proyek Solo Balapan–Kadipiro, tapi juga di jalur ganda wilayah Jawa Barat, Jakarta, Semarang, hingga Tegal,” tegasnya (14/8/2025).
Antisipasi Keamanan
Pada aksi sebelumnya, Senin (25/8/2025), saat masyarakat Pati mengirimkan surat ke KPK, sebanyak 1.245 personel kepolisian diterjunkan. Kapolresta Pati, Kombes Jaka Wahyudi, menegaskan pengamanan dilakukan secara maksimal agar penyampaian aspirasi berlangsung damai.
Kini, jelang aksi besar-besaran besok, aparat kembali disiagakan untuk mengantisipasi potensi gesekan.
Apresiasi Gus Aulia
Ketua Presidium DPP Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), Gus Aulia, SE., MM., SH, menyampaikan apresiasi atas keberanian masyarakat Pati yang konsisten memperjuangkan aspirasi dengan cara konstitusional.
“Saya mengapresiasi langkah masyarakat Pati yang tidak lelah menyuarakan kebenaran dan menuntut penegakan hukum secara adil. Aspirasi rakyat harus dijadikan pertimbangan utama oleh KPK agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemberantasan korupsi tetap terjaga,” tegas Gus Aulia.
M.Nur Hakim, SH - Redaksi.
