Kasus Commitment Fee DJKA: KPK Sorot Bupati Pati Sudewo, Aksi Massa Diprediksi Memanas
PATI – BUSERMEDIAINVESTIGASI.ID
Kasus dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan kembali menyeret nama Bupati Pati, Sudewo. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa Sudewo, yang saat itu masih menjabat sebagai anggota DPR RI, diduga menerima aliran commitment fee dari proyek tersebut.
“Benar, saudara SDW (Sudewo) merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta, yang kemarin kita sampaikan terkait dengan update penahanan salah satu tersangkanya, saudara R (Risna Sutriyanto),” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (13/8/2025).
Dari hasil penyidikan, KPK telah menyita uang sekitar Rp3 miliar dari Sudewo. Uang tersebut diamankan dalam proses penanganan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di DJKA Kemenhub. Namun, dalam kesaksiannya di sidang kasus DJKA di Pengadilan Tipikor Semarang pada 9 November 2023, Sudewo menegaskan bahwa dana itu merupakan gaji sebagai anggota DPR dan hasil usaha pribadi, bukan uang suap.
Kasus ini menjadi sorotan publik Pati, apalagi setelah gelombang aksi massa beberapa waktu lalu menuntut pengunduran diri Sudewo dari kursi bupati. Tagar #UsutSudewo dan #BersihkanPati kini marak di media sosial, menandakan keresahan warga yang menuntut penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Sejumlah aktivis dan kelompok masyarakat sipil telah menyatakan siap kembali turun ke jalan pekan depan. Mereka menilai, dugaan keterlibatan Sudewo dalam kasus DJKA memperkuat alasan bahwa kepemimpinannya harus dipertanyakan.
Ketua Presidium DPP Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), Gus Aulia, SE., MM., SH, menegaskan pentingnya KPK bersikap transparan dan cepat dalam penanganan kasus ini. 14 /08/2025.
> “Kasus ini menyangkut integritas pejabat publik. Kami mendorong KPK untuk segera menuntaskan penyidikan, memeriksa semua pihak tanpa tebang pilih, dan membuka fakta di persidangan. Pati membutuhkan pemimpin yang bersih dari praktik korupsi,” ujarnya.
Pengamat hukum menilai, perkembangan kasus ini bisa menjadi titik balik perlawanan masyarakat terhadap korupsi di daerah. Jika benar terbukti, konsekuensinya bukan hanya pidana, tetapi juga implikasi politik yang dapat mengguncang kursi Bupati Pati.
Sumber: Kompas
Aim - Pati.
