Komisi III Fraksi PKB Kecam Maraknya Bisnis Seragam di Sekolah Purbalingga: Dinilai Bebani Orang Tua Siswa
Purbalingga - BUSERMEDIAINVESTIGASI.ID
Praktik bisnis seragam sekolah yang marak terjadi di sejumlah satuan pendidikan di Kabupaten Purbalingga menuai kecaman keras dari Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Purbalingga dari Fraksi PKB, Sarjono. Ia menyuarakan keprihatinan mendalam atas kebijakan sekolah yang mewajibkan pembelian seragam melalui pihak tertentu, yang dianggap membebani para orang tua siswa.
> “Ketentuan mengenai pengadaan seragam sekolah sudah sangat jelas. Sekolah tidak diperbolehkan mengelola, menjual, atau mewajibkan pembelian seragam melalui satu pihak tertentu, apalagi dengan harga yang tidak rasional dan memberatkan,” tegas Sarjono kepada awak media, Selasa (6/8).
Sarjono menyebut praktik semacam ini jelas bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan setempat. Ia menilai, adanya praktik monopoli penjualan seragam di lingkungan sekolah justru mencederai semangat pemerataan pendidikan yang telah lama diperjuangkan.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Komisi III DPRD akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan instansi terkait guna menindaklanjuti temuan di lapangan.
> “Jika distribusi belum berlangsung secara luas, kami akan mendorong agar praktik penjualan seragam yang memberatkan itu segera dihentikan. Pemerintah telah memberikan berbagai bentuk bantuan pendidikan untuk meringankan beban masyarakat. Jangan sampai ada oknum di tingkat sekolah yang memanfaatkannya secara sepihak,” ujarnya.
Sarjono menegaskan bahwa isu ini akan menjadi agenda prioritas dalam rapat internal Komisi III maupun lintas sektor. Ia tidak segan merekomendasikan sanksi tegas terhadap pihak-pihak sekolah yang terbukti melanggar aturan tersebut.
> “Kepatuhan terhadap regulasi sangat penting demi menciptakan lingkungan belajar yang sehat, adil, dan tidak diskriminatif,” tutup Sarjono.
Hal Senada Juga disampaikan Gus Aulia, SE., MM., SH Ketua Presidium DPP Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) Menegaskan Bahwa kami sangat mengecam hal ini, dunia pendidikan janganlah seperti itu karena hal ini akan menambah beban penderitaan wali murid sama halnya penderitaan rakyat. Ujarnya.
Pastinya Kami bersama Tim Investigasi akan terus mengawal kasus ini secara independen dan transparan. Tim redaksi juga tengah mengupayakan permintaan klarifikasi resmi dari Bupati Purbalingga terkait langkah penanganan dan evaluasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Tim-Redaksi.
