Rakyat Pati Tetap Demo 13 Agustus Meski PBB P2 Dibatalkan
Pati - BUSERMEDIAINVESTIGASI.ID
Hari ini Bupati Pati Sudewo membatalkan 2 kebijakan yang berpolemik dan sudah menimbulkan kegaduhan yang berujung pada demo tanggal 13 Agustus 2025. Meskipun dua kebijakan sudah dibatalkan namun masyarakat yang dalam aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan tetap melaksanakan aksi demo pada tanggal 13 Agustus nanti.
Dua kebijakan yang dibatalkan adalah kenaikan PBB P2 250% resmi dibatalkan kembali ke posisi sebelumnya dan pembatalan yang kedua adalah anak sekolah yang masuk 5 hari kembali ke aturan lama yakni tetap 6 hari seperti biasa. Seiring dengan pembatalan dua kebijakan, banyak terjadi simpang siur dan masyarakat bertanya apakah demo dilanjutkan atau tidak. Saat awak media menghubungi tim kuasa hukum dari masyarakat yang akan berdemo, Dr. Nimerodin Gulo, S.H., M.H dari LBH Teratai mengatakan demo tetap berlanjut, "Demo tanggal 13 tetap dilaksanakan karena selama kepemimpinan Bupati Sudewo ini baru 6 bulan sudah menunjukkan arogansi seperti preman, jadi tidak pantas dia menjadi Bupati. Kita ikuti kemauan masyarakat, karena dari awal memang bukan cuma pajak yang menjadi permasalahan tapi arogansi dan kesewenang-wenangannya itu yang patut di demo. Jadi menurut saya karakter seperti preman itu tidak pantas menjadi Bupati Pati," pungkasnya.
"Saya dengar ada yang membatalkan demo yaitu si Yayak gundul, dia itu siapa? Dia bukan bagian dari kami, dia cuma mau ikut-ikut demo saja. Kalau dia mau tidak demo ya silakan, tidak usah gembosin orang. Kenapa harus mengajak masyarakat yang bukan anggotanya untuk tidak ikut demo? Dia itu seperti pengamen di lampu merah," ungkap Bang Gule saat dikonfirmasi via telepon.
Untuk klarifikasi resmi, tim kuasa hukum juga hadir di posko penggalangan dana di Alun-Alun Pati. Dalam jumpa pers, dia mengatakan janji Bupati Sudewo hanya gombal. "Perlu diingat bahwa tanggal 13 Agustus itu tidak hanya sekadar bicara soal pajak. Masyarakat luas akan memenuhi undangan bupati yang semula diminta 5.000 orang, kemudian diminta 50.000 orang. Jadi undangan itu yang hendak kita penuhi tanggal 13 Agustus, dan karakter-karakter yang menurut warga sangat buruk sekali itu harus diperbaiki. Tidak hanya soal pajak, tapi karakter kepemimpinan bupati yang sangat buruk harus diubah dan harus dituntaskan," ungkapnya.
"Saya pikir kata-kata minta maaf dari bupati itu hanya gombal saja. Itu gombal karena beliau bolak-balik mengatakan tidak akan menaikkan pajak, begitu naik dia bilang bukan saya yang menaikkan. Begitu sudah ditanggapi, dia bilang ini untuk kepentingan masyarakat, dan berbagai macam alasan yang berubah-ubah. Menurut kami, karakter bupati ini harus dikikis sampai habis. Kami belum percaya dengan kata-kata minta maaf bupati," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Presidium DPP Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) Gus Aulia, SE., MM., SH, menyatakan bahwa aksi demo tanggal 13 Agustus merupakan bentuk perlawanan rakyat terhadap arogansi kekuasaan. “Jangan pernah menganggap rakyat bodoh dan mudah dibungkam. Pembatalan kebijakan hanyalah satu poin kecil, tapi luka batin rakyat Pati akibat kesewenang-wenangan tidak bisa dihapus hanya dengan kata maaf. Pemimpin itu harus punya sikap arif, bukan tempramental dan suka memaksakan kehendak. Saya tegaskan, kami dari PWDPI akan mengawal aspirasi rakyat Pati sampai tuntas,” tegasnya. Dalam sesi wawancara Eksclusif M.Nurhakim, SH (awak Media Buser).
Tim-Redaksi.
