Viral Terkini: Tak disangka dibalik Gegeran Hearing Pacuh ke DPRD, Ternyata ditemukan Dugaan kuat Kepentingan Pribadi Ketua BPD Tersembunyi.
GRESIK – BUSERMEDIAINVESTIGASI.ID
Aroma kepentingan pribadi mulai tercium di balik meredanya konflik panas antara Ketua BPD Desa Pacuh, Herry, dan Kepala Desa Pacuh, Imron Hamsah.
Perseteruan yang sebelumnya menjadi perhatian publik itu mendadak senyap. Namun di balik kesunyian itu, muncul dugaan kuat adanya “transaksi kepentingan” yang membuat Ketua BPD tiba-tiba bungkam dan seolah kehilangan nyali.
Padahal, beberapa waktu lalu Herry tampil garang di hadapan awak media. Ia menuding adanya penyimpangan penggunaan dana desa dan berikrar akan mengawal kasus tersebut hingga tuntas.
Ia bahkan sempat mengundang sejumlah jurnalis ke rumahnya untuk membeberkan bukti dan meminta agar media “tidak masuk angin” dalam pemberitaan.
“Saya hanya ingin media benar-benar mengawal kasus ini sampai tuntas,” ujarnya kala itu dengan nada keras, disaksikan sejumlah anggota BPD lainnya.
Namun, semangat itu kini tinggal cerita. Setelah konflik pribadinya dengan kepala desa dikabarkan selesai secara ‘damai’, sosok yang dulu lantang menuntut transparansi kini mendadak menghilang dari publik.
Nomor teleponnya sulit dihubungi, bahkan beberapa wartawan mengaku telah diblokir. Tak ada pernyataan, tak ada langkah lanjutan. Ketua BPD yang dulu bersuara keras kini seolah lenyap ditelan bumi.
Padahal, hasil hearing Komisi I DPRD Gresik beberapa bulan lalu sempat menyingkap berbagai indikasi ketidaksesuaian penggunaan dana desa. Forum itu menjadi titik terang bagi masyarakat untuk melihat sejauh mana pengawasan desa berjalan.
Namun kini, ketika publik menanti keberlanjutan proses itu, Ketua BPD justru memilih diam—membiarkan isu itu menguap tanpa arah.
Sejumlah warga dan tokoh masyarakat mulai bersuara.
“Dulu dia (Ketua BPD) aktif menekan kepala desa. Tapi begitu urusan pribadinya kelar, semuanya berhenti. Ada apa di balik diamnya?” ujar salah satu warga yang enggan disebut namanya.
Dugaan adanya “deal politik” atau penyelesaian di bawah meja pun tak bisa dihindari. Diamnya Ketua BPD kini justru menimbulkan persepsi bahwa fungsi pengawasan BPD telah diselewengkan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk rakyat yang seharusnya mereka wakili.
Menanggapi fenomena ini, Gus Aulia, SE., S.H., M.M., M.Ph., Ketua DPC LPK RI Kabupaten Gresik, menyampaikan kritik tajam terhadap lemahnya integritas Ketua BPD Pacuh.
Menurutnya, jabatan BPD bukanlah alat tawar-menawar untuk kepentingan pribadi, melainkan amanah rakyat yang harus dijaga dengan kehormatan.
“Sangat disayangkan, ketika seorang Ketua BPD yang seharusnya menjadi pengawas justru terjebak dalam kepentingan pribadi. Kalau benar ada kepentingan yang menumpangi diamnya Ketua BPD, itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah warga desa,” tegas Gus Aulia.
Ia menambahkan, fungsi BPD sebagai pengawal transparansi dan keseimbangan kekuasaan di tingkat desa tidak boleh dilemahkan oleh urusan pribadi atau politik balas budi.
“BPD harus jadi benteng moral dan suara rakyat. Jika Ketua BPD lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kebenaran, maka integritas lembaga desa itu runtuh,” lanjutnya.
Gus Aulia juga meminta DPRD Kabupaten Gresik dan Inspektorat turun tangan memastikan hasil hearing sebelumnya tidak dibiarkan mengendap tanpa kejelasan.
“Publik berhak tahu, kemana arah kasus dana desa itu. Jangan sampai semua diam hanya karena ada ‘damai di belakang meja’. Itu bukan penyelesaian, itu pembusukan moral,” pungkasnya dengan nada keras.
Warga Desa Pacuh kini menanti langkah nyata dari para pemangku kebijakan. Mereka berharap BPD kembali ke marwah aslinya—sebagai wakil rakyat yang berani bicara benar, bukan sebagai pion politik yang tunduk pada kepentingan pribadi.
Tim Redaksi
