Demi Islah, Gus Yahya Tak Persoalkan Muktamar NU Dipercepat
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan tidak mempermasalahkan wacana percepatan Muktamar NU, asalkan forum tertinggi jamiyah itu dipimpin bersama oleh Rais Aam dan Ketua Umum. Ia menekankan percepatan muktamar justru bisa menjadi jalan islah bagi internal NU.
JAKARTA, 11 Desember 2025, BUSERMEDIAINVESTIASI.ID — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menyatakan tidak keberatan dengan gagasan mempercepat pelaksanaan Muktamar NU. Menurutnya, forum permusyawaratan tertinggi jamiyah itu dapat digelar lebih cepat dari jadwal semula, asalkan dipimpin bersama oleh Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.
“Muktamar mau cepat, mau lambat, itu tidak masalah. Tapi syaratnya harus dipimpin Rais Aam dan Ketua Umum. Kalau hanya salah satu, tidak mungkin bisa dilaksanakan,” ujar Gus Yahya dalam konferensi pers seusai Rapat Koordinasi Penanganan Bencana di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (11/12).
Sebelumnya, rapat pleno yang dipimpin Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar pada 9 Desember 2025 mengusulkan agar muktamar digelar pada 2026, lebih cepat dari keputusan Muktamar ke-34 di Lampung tahun 2021 yang menetapkan jadwal 2027. Dalam muktamar tersebut, KH Miftachul Akhyar dan Gus Yahya ditetapkan sebagai Rais Aam dan Ketua Umum PBNU dengan masa jabatan hingga Desember 2026.
Meski masa jabatannya masih berlaku, Gus Yahya menilai percepatan muktamar bisa menjadi solusi atas dinamika internal organisasi. “Tidak ada jalan keluar selain bersama-sama. Mari bermuktamar bersama, supaya selesai muktamar, selesai semua, d
an tidak ada lagi masalah,” katanya.
Gus Yahya mengakui adanya permasalahan internal di tubuh PBNU. Ia menyebut telah melakukan berbagai upaya, termasuk bertemu dengan para kiai sepuh di Pesantren Ploso, Kediri, dan Tebuireng, serta mencoba berkomunikasi dengan Rais Aam KH Miftachul Akhyar. Namun, komunikasi tersebut belum mendapat respons.
Menanggapi rapat pleno yang digelar Rais Aam di Hotel Sultan, Gus Yahya menilai forum tersebut tidak sah karena tidak dihadiri dirinya sebagai Ketua Umum. Ia menegaskan rapat pleno PBNU wajib dipimpin bersama oleh Rais Aam dan Ketua Umum sesuai ketentuan AD/ART organisasi.
Di tengah dinamika internal, Gus Yahya menekankan PBNU tetap menjalankan tugas sosial, termasuk penanggulangan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. PBNU telah menyalurkan bantuan senilai Rp 2 miliar dan membentuk Satgas penanggulangan bencana bersama sejumlah lembaga NU.
Dengan sikap terbuka terhadap percepatan muktamar, Gus Yahya berharap forum tersebut dapat menjadi momentum islah dan memperkuat kembali soliditas NU.
