Demi Memperjuangkan Hak Perjalanan ke Jakarta ditempuh Bertemu KDM, Istri Botok Berharap Mendapat Pertolongan
Jakarta — BUSERMEDIAINVESTIGASI.ID
Aksi panjang Gabungan Aktivis Pati (GAP) yang bermalam di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berlanjut. Para aktivis mendesak KPK segera menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka dalam dugaan keterlibatan korupsi proyek DJKA.
Tekanan publik semakin menguat setelah juru bicara KPK menegaskan bahwa pengembalian uang oleh Sudewo tidak menghapus unsur pidana dalam kasus tersebut.
Pada Kamis pagi (11/12/2025) sekitar pukul 10.00 WIB, terjadi momen haru ketika Kang Dedy Mulyadi (KDM) keluar dari Gedung KPK. Sejumlah aktivis GAP bersama istri Botok—aktivis yang kini ditahan pihak kepolisian—langsung menghampiri KDM untuk meminta dukungan.
Dengan suara bergetar, istri Botok memohon bantuan agar suaminya dapat dibebaskan.
“Pak, tolong bantu bebaskan suami saya. Suami saya bukan pelaku kriminal, tetapi memperjuangkan hak-hak rakyat Pati yang ditindas kebijakan Bupati Sudewo, terutama terkait kenaikan pajak hingga 250% waktu itu,” ucapnya penuh haru.
KDM tampak tergerak dan langsung meminta data lengkap serta nomor kontak istri Botok. Ia menyebut bahwa Botok sempat menghubunginya sebelum penahanan, namun nomor tersebut kini tidak aktif karena disita penyidik.
Ketua GAP, Mury, menegaskan bahwa aksi mereka akan terus berlanjut hingga KPK mengambil langkah tegas terhadap Sudewo, sekaligus meninjau ulang proses hukum terhadap Botok yang dianggap sebagai pejuang kepentingan masyarakat.
Statemen Resmi Ketua Presidium DPP PWDPI
Ketua Presidium DPP Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), Gus Aulia, SE., S.H., M.M., M.Ph, turut angkat suara menanggapi peristiwa tersebut. Ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas penahanan Botok serta mendukung penuh upaya pengawalan kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Bupati Pati.
“Kami di PWDPI menilai bahwa perjuangan aktivis seperti Botok tidak boleh dibungkam. Jika ia ditahan karena memperjuangkan hak-hak rakyat, maka negara harus hadir meninjau ulang proses hukumnya. Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih dan tidak boleh menjadi alat untuk membungkam kritik,” tegasnya.
Ia juga meminta KPK bertindak profesional serta transparan dalam menangani dugaan keterlibatan Sudewo.
“Kami mendorong KPK untuk segera menetapkan langkah hukum yang jelas dan berani. Jangan sampai ada anggapan publik bahwa kasus ini diulur-ulur. Kepastian hukum sangat penting demi keadilan bagi masyarakat Pati,” lanjutnya.
Di akhir pernyataannya, Gus Aulia menegaskan komitmen PWDPI untuk terus mengawal kasus ini secara independen dan mendorong agar aktivis yang membela rakyat tidak dikriminalisasi.
Ica Jakarta/Redaksi
