Di Balik Mobil Dinas untuk Rakyat, Kanal Aduan, dan Ujian Akuntabilitas APBD 2026
Gresik -
BUSERMEDIAINVESTIGASI.ID Menjelang penutupan tahun anggaran 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik memamerkan sederet capaian yang diklaim progresif. Di bawah kepemimpinan Ketua DPRD Gresik, M. Syahrul Munir, wajah lembaga legislatif disebut bergerak ke arah yang lebih “humanis” dan “solutif”.
Namun, di balik narasi positif tersebut, publik tetap perlu menempatkan kinerja DPRD dalam bingkai pengawasan kritis: sejauh mana terobosan itu benar-benar menyentuh akar persoalan rakyat, dan bukan sekadar simbol populisme politik?
Mobil Dinas Dibuka untuk Publik: Terobosan atau Preseden Baru?
Salah satu kebijakan yang paling menyedot perhatian publik adalah keputusan Ketua DPRD Gresik membuka mobil dinas Hyundai Santa Fe senilai sekitar Rp800 juta untuk dipinjamkan kepada masyarakat secara gratis.
Data yang dihimpun menyebutkan, sejak Oktober hingga Desember 2025, kendaraan tersebut digunakan untuk beragam kebutuhan warga: mulai dari mengantar pasien berobat, ibu hamil menjelang persalinan, mahasiswa, hingga keperluan sosial seperti pernikahan dan keberangkatan jemaah umrah.
Syahrul Munir menegaskan bahwa seluruh biaya operasional—termasuk sopir dan bahan bakar—ditanggung secara pribadi.
“Fasilitas ini kami buka untuk rakyat. Ini bagian dari empati dan tanggung jawab moral jabatan,” ujarnya.
Meski diapresiasi sebagian masyarakat, kebijakan ini tetap menyisakan pertanyaan investigatif:
apakah mekanisme peminjaman sudah terdokumentasi secara transparan?
adakah standar prioritas agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial?
dan yang terpenting, apakah langkah ini akan dilembagakan atau berhenti sebagai kebijakan personal Ketua DPRD semata?
Kanal “Kamis Aspirasi Aduan”: Mendekatkan Dewan atau Menutup Celah Sistem?
DPRD Gresik juga meluncurkan kanal pengaduan langsung bertajuk “Kamis Aspirasi Aduan”. Setiap hari Kamis, anggota dewan diwajibkan berada di kantor untuk menerima keluhan masyarakat secara langsung—mulai dari persoalan jalan rusak, banjir, BPJS Kesehatan, hingga pungutan sekolah.
Wakil Ketua DPRD Gresik, Mujid Ridwan, menilai kanal ini krusial, terutama di musim penghujan yang kerap memicu kondisi darurat.
“Masalah warga tidak boleh menunggu lama. OPD harus bergerak cepat. Jangan sampai ada anggapan masalah baru selesai kalau sudah didampingi dewan,” tegasnya.
Namun, catatan investigasi menunjukkan bahwa efektivitas kanal aduan bukan hanya soal menerima laporan, melainkan tindak lanjut konkret. Tanpa sistem pemantauan terbuka, kanal aduan berpotensi menjadi sekadar etalase komunikasi, bukan instrumen perubahan struktural.
APBD 2026: Ujian Nyata Komitmen DPRD
Puncak kinerja DPRD Gresik di tahun 2025 bermuara pada penetapan APBD 2026. Dokumen anggaran ini akan menjadi tolok ukur sejati apakah semangat “pro-rakyat” benar-benar diterjemahkan dalam alokasi anggaran yang berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.
Bagi publik, pertanyaan kuncinya sederhana namun fundamental:
Apakah anggaran infrastruktur menyasar titik rawan banjir dan jalan rusak yang selama ini dikeluhkan?
Seberapa besar porsi belanja publik dibanding belanja birokrasi?
Dan bagaimana DPRD memastikan fungsi pengawasan berjalan ketat, bukan kompromistis?
Catatan BUSERMEDIAINVESTIGASI.ID
Kaleidoskop DPRD Gresik 2025 mencerminkan upaya membangun citra legislatif yang lebih dekat dengan rakyat. Namun dalam demokrasi, niat baik harus diuji dengan transparansi, sistem, dan keberlanjutan kebijakan.
Mobil dinas yang dibuka untuk publik dan kanal aduan langsung bisa menjadi praktik baik—jika disertai tata kelola yang jelas dan akuntabel. Tanpa itu, terobosan berisiko berubah menjadi simbol sesaat yang redup ketika sorotan publik bergeser.
Tahun 2026 akan menjadi medan uji.
Bukan lagi soal gagasan, tetapi soal konsistensi dan keberanian DPRD Gresik mengawal kepentingan rakyat hingga ke detail paling teknis: anggaran, pengawasan, dan penegakan tanggung jawab eksekutif.
Tim Investigasi / Redaksi
