Marinir Siapkan 10.000 Prajurit untuk Jaga Kondusivitas Kota Surabaya dan Berantas Premanisme
SURABAYA – BUSERMEDIAINVESTIGASI.ID
Langkah tegas Pemerintah Kota Surabaya dalam memberantas aksi premanisme mendapat dukungan penuh dari unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya Korps Marinir. Bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui kesiapan penyiagaan sedikitnya 10.000 prajurit guna menjaga stabilitas keamanan ibu kota Provinsi Jawa Timur.
Komitmen itu disampaikan dalam sebuah kegiatan koordinasi bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Surabaya. Dalam pernyataan resmi, pimpinan militer menegaskan bahwa ribuan personel Marinir telah disiagakan dan siap digerakkan kapan saja apabila diperlukan.
“Kehadiran pasukan ini merupakan bagian dari sinergi strategis antara TNI dan Pemerintah Kota Surabaya untuk memastikan rasa aman bagi masyarakat. Kami siap mendukung kebijakan wali kota demi terciptanya kota yang tertib dan kondusif,” ujar salah satu perwakilan Korps Marinir di Surabaya, Selasa (6/1/2026).
Kolaborasi TNI dan Pemkot Surabaya
Menurut informasi yang dihimpun, dukungan TNI tersebut akan dikolaborasikan dengan berbagai elemen masyarakat serta aparat keamanan lainnya. Penyiagaan 10.000 prajurit Marinir dinilai sebagai langkah preventif sekaligus antisipatif terhadap potensi gangguan keamanan yang dapat mengancam kenyamanan warga.
Upaya ini tidak hanya difokuskan bagi masyarakat lokal, tetapi juga bagi para pendatang dan wisatawan yang berkunjung ke Surabaya. Dengan jaminan keamanan yang lebih maksimal, iklim investasi, kegiatan ekonomi, serta sektor pariwisata diharapkan tetap berjalan stabil.
Wali Kota Surabaya sebelumnya memang gencar menggaungkan perang terhadap praktik premanisme jalanan. Sejumlah kawasan rawan telah menjadi target operasi terpadu antara Satpol PP, kepolisian, dan kini diperkuat dukungan dari Korps Marinir.
Tujuan Strategis Pengamanan Kota Surabaya
Langkah sinergi ini disebut bukan semata pamer kekuatan, melainkan memiliki tujuan strategis jangka panjang. Pemerintah daerah ingin mewujudkan Surabaya sebagai kota modern yang aman, nyaman, dan bebas dari rasa takut serta intimidasi kelompok-kelompok tertentu.
Pengamat hukum sekaligus Ketua LPK-RI DPC Kabupaten Gresik, Gus Aulia, SE., SH., MM., M.Ph., menilai dukungan TNI terhadap pemerintah daerah merupakan hal positif sepanjang tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan.
“Pelibatan unsur TNI dalam membantu menjaga ketertiban masyarakat diperbolehkan sebagai bagian tugas operasi selain perang. Namun harus jelas mekanisme, batas kewenangan, serta pola koordinasinya agar tidak menimbulkan persoalan hukum baru,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa praktik premanisme yang meresahkan dapat dijerat dengan berbagai ketentuan hukum pidana, mulai dari pemerasan, pengancaman, hingga tindak kekerasan. Karena itu, sinergi lintas lembaga sangat diperlukan.
Dukungan Penuh terhadap Pemberantasan Premanisme
Melalui penyiagaan 10.000 prajurit Marinir, masyarakat Surabaya diharapkan semakin percaya bahwa negara hadir untuk melindungi mereka. Kolaborasi antara militer dan pemerintah kota diyakini mampu menciptakan efek gentar bagi para pelaku kejahatan jalanan.
“Kota yang tertib tidak bisa dibangun secara parsial. Semua komponen harus bergerak bersama. Dengan dukungan TNI, kenyamanan warga akan lebih terjamin,” ungkap sumber internal Pemkot Surabaya.
Hingga berita ini diturunkan, kesiapsiagaan pasukan Marinir masih terus dilakukan sembari menunggu instruksi lebih lanjut. Pengamanan wilayah vital, patroli rutin, serta kegiatan sosial kemasyarakatan menjadi bagian dari rangkaian sinergi tersebut.
Reporter: Tim Redaksi
Editor: Prima
Sumber: Data rilis Forkopimda Surabaya
