Skandal Rabat Beton Tebaloan: Camat Duduksampeyan Diduga Terlibat, Bungkam Saat Dimintai Keterangan!
Gresik – BUSERMEDIAINVESTIGASI.ID
Prahara di Desa Tebaloan, Kecamatan Duduksampeyan, seakan tak kunjung reda. Setelah sebelumnya mencuat ke publik terkait anggaran BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Kabupaten Gresik yang dinilai mangkrak dan belum juga dikerjakan sejak awal tahun, kini kembali mencuat aroma skandal baru yang lebih mengkhawatirkan.
Tim gabungan dari Radar Jatim dan Buser Media Investigasi kembali turun ke lokasi dan menemukan indikasi kuat penyimpangan dalam proyek pembangunan rabat beton senilai Rp 154.000.000, yang bersumber dari dana BK Kabupaten Gresik tahun 2024. Proyek ini seharusnya memiliki volume 110,5 meter panjang, 3,5 meter lebar, dan ketebalan 0,2 meter, namun fakta di lapangan berbicara lain. Lebar jalan yang dibangun hanya sekitar 2,25 meter, jauh dari spesifikasi yang tertulis di papan proyek.
Lebih mencengangkan lagi, proyek ini diduga diborongkan kepada pihak ketiga berinisial Y yang bukan merupakan perangkat desa. Padahal dalam pelaksanaannya tertulis dilakukan oleh TPK Desa Tebaloan.
Kepala Desa Tebaloan, Andik, saat dimintai konfirmasi, justru memilih bungkam dan menghindar. Diam seribu bahasa! Bahkan saat tim mencoba meminta klarifikasi dari Camat Duduksampeyan, respons yang diterima justru penuh kejanggalan: bungkam, tanpa klarifikasi ataupun penjelasan, seakan menambah daftar panjang misteri di balik proyek ini. Publik pun mulai bertanya-tanya, apakah ada aktor lain yang lebih besar di balik skandal ini?
> "Jangan biarkan ajang korupsi semacam ini terus merajalela! Sudah saatnya seluruh awak media, sebagai kontrol sosial, bersikap bijak dan profesional. Jangan justru ikut menjadi 'media backup' yang mencoreng marwah jurnalistik hanya demi kepentingan sesaat. Kami di PWDPI tidak akan Tinggal Diam.
Sebab Masalah Ini telah Kami Diskusikan Dengan Para Anggota Dewan Ujarnya.
Kasus ini menjadi sinyal bahaya. Jangan sampai ketertutupan para pejabat justru menjadi benih dari pembusukan moral birokrasi. Sudah waktunya aparat penegak hukum turun tangan, menyelidiki, dan menindak tegas bila terbukti ada penyelewengan anggaran negara.
Tim - Redaksi
