Aliansi Ormas dan LSM Siap Geruduk DPRD Sidoarjo, Ketidakharmonisan Bupati–Wabup Jadi Sorotan Publik

SIDOARJO – BUSERMEDIAINVESTIGASI.ID
Gelombang tekanan publik terhadap kepemimpinan daerah Kabupaten Sidoarjo kian menguat. Sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Aliansi Laskar Jenggolo Sidoarjo menyatakan sikap tegas: siap menggeruduk DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam aksi besar-besaran setelah audiensi kamis kemarin yang mengecewakan hasilnya.

Aliansi ini diikuti oleh banyak elemen massa, di antaranya Laskar Jenggolo Sidoarjo, Pemuda Pancasila, GRIB Jaya, LIRA, MADAS, GMBI, KORAK, ALAS, PBB (Pemuda Batak Bersatu), GMPI, FKPPI, YALPK, LMPP, serta berbagai organisasi lainnya. Konsolidasi lintas Ormas dan LSM ini menjadi sinyal keras bahwa keresahan masyarakat telah mencapai titik didih.

Aksi tersebut dipicu oleh kekecewaan mendalam atas hasil audiensi yang digelar pada Kamis, 5 Februari 2026 di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, yang dinilai tidak menghasilkan solusi konkret. Ironisnya, audiensi itu tidak dihadiri oleh DPRD Kabupaten Sidoarjo maupun Wakil Bupati Sidoarjo, sehingga aliansi menilai forum tersebut hanya bersifat formalitas tanpa substansi.

Menurut pernyataan perwakilan Aliansi Laskar Jenggolo, akar persoalan yang menjadi sorotan utama adalah ketidakharmonisan hubungan antara Bupati Sidoarjo H. Subandi dan Wakil Bupati H. Mimik Idayana, yang belakangan menjadi konsumsi publik melalui pemberitaan media dan media sosial.

“Sebagai pimpinan daerah, seharusnya memberi teladan dan menunjukkan kekompakan, bukan mempertontonkan konflik yang justru mengganggu jalannya roda pemerintahan,” tegas salah satu perwakilan aliansi.

Aliansi menilai, dampak konflik internal eksekutif tersebut sudah mulai dirasakan secara nyata, terutama di level Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi pemerintahan yang dinilai tidak lagi solid. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak serius terhadap program pembangunan, penyaluran bantuan sosial, hingga kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Sidoarjo.

“Yang paling dirugikan jelas rakyat. Jika konflik elite ini terus dibiarkan, pembangunan akan mandek dan kesejahteraan masyarakat hanya jadi jargon,” lanjutnya.

Melalui aksi yang direncanakan, Aliansi Laskar Jenggolo menegaskan akan menekan Bupati dan Wakil Bupati agar mengesampingkan ego dan kepentingan pribadi, serta memilih jalan damai demi kepentingan rakyat Sidoarjo. Selain itu, DPRD Kabupaten Sidoarjo didesak untuk menjalankan fungsi konstitusionalnya sebagai representasi rakyat dan fasilitator penyelesaian konflik eksekutif.

Aliansi bahkan mengingatkan, apabila DPRD terkesan diam, abai, atau enggan mengambil peran, maka lembaga legislatif tersebut patut dipertanyakan independensinya dan tidak menutup kemungkinan dianggap turut bermain dalam pusaran kepentingan eksekutif.
“Jabatan itu amanah rakyat, bukan alat kepentingan pribadi atau kelompok. Jangan kotori kepercayaan publik,” tandas perwakilan aliansi.

Sikap Tegas LPK-RI: Konflik Elite Jangan Korbankan Rakyat

Menyikapi situasi tersebut, Gus Aulia, SE., SH., MM., M.Ph., selaku Ketua LPK-RI DPC Kabupaten Gresik, turut memberikan pernyataan tegas. Ia menilai konflik antara kepala daerah dan wakilnya merupakan preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan dan perlindungan hak-hak masyarakat sebagai konsumen pelayanan publik.

“Ketika kepala daerah dan wakilnya tidak harmonis, yang terganggu bukan hanya birokrasi, tetapi hak dasar masyarakat atas pelayanan yang adil, cepat, dan berkualitas,” tegas Gus Aulia, SE., SH., MM., M.Ph.

Menurutnya, DPRD tidak boleh bersikap pasif atau sekadar menjadi penonton konflik. DPRD wajib hadir sebagai penyeimbang kekuasaan dan pelindung kepentingan rakyat, bukan malah bersembunyi di balik kepentingan politik.
“Jika konflik ini dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian, maka wajar apabila publik menduga ada pembiaran sistematis. Negara tidak boleh kalah oleh ego pejabat,” tambahnya.

LPK-RI, lanjut Gus Aulia, mendukung langkah-langkah konstitusional masyarakat dan elemen sipil selama dilakukan secara tertib dan bertujuan menjaga kepentingan publik. Ia juga mengingatkan bahwa stabilitas pemerintahan daerah adalah syarat mutlak terlindunginya hak-hak masyarakat.

Aliansi Laskar Jenggolo menyatakan akan menurunkan ratusan hingga ribuan massa dalam aksi tersebut. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak DPRD Kabupaten Sidoarjo maupun Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terkait rencana aksi dan tuntutan yang disampaikan oleh aliansi Ormas dan LSM tersebut.

Tim Redaksi