Serap Aspirasi Masyarakat, Pondra Priyo Utomo Fokuskan Pembangunan Infrastruktur dan Kesejahteraan Kader di Reses 2026
Gresik – BUSERMEDIAINVESTIGASI.ID
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik, Pondra Priyo Utomo, menggelar kegiatan Reses Masa Persidangan II Tahun 2026. Agenda ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat guna menjaring aspirasi secara langsung yang akan menjadi acuan pembangunan daerah ke depan.16/02/2026
Bertempat di lokasi reses, kegiatan ini dihadiri oleh tokoh agama, pengurus MWC NU, MUI, kader Posyandu, perangkat desa, serta perwakilan masyarakat dari berbagai wilayah. Sebagai bentuk tertib administrasi, Pondra juga membagikan suvenir beserta form kuesioner agar setiap kebutuhan dan permasalahan warga dapat terdokumentasi dengan baik.
Partisipasi Masyarakat Sebagai Dasar Pembangunan
Dalam sambutannya, Pondra Priyo Utomo menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat adalah kunci utama dalam penyusunan program pembangunan daerah. Ia mengingatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas, sejalan dengan upaya pencegahan korupsi.
"Kami berharap semua aspirasi ditampung sebagai masukan bagi DPRD Gresik. Reses ini penting, terlebih kami berkomitmen mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, mohon form kuesioner diisi sesuai kebutuhan nyata di lingkungan panjenengan," ungkap Pondra.
Ia juga memaparkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik merencanakan fokus pembangunan tahun 2027 pada lima prioritas utama, yaitu:
• Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
• Pembangunan jalan lingkungan.
• Perbaikan jalan poros desa.
• Penguatan peran Posyandu.
• Pelatihan tenaga kerja.
Sorotan pada Posyandu, Pendidikan, dan Infrastruktur
Dalam sesi dialog, sejumlah warga menyampaikan keluhan yang cukup mendalam. Dwi Budi Utami, Ketua Kader Posyandu Hulaan, menyoroti penurunan kesejahteraan kader meski beban kerja semakin berat.
"Untuk tahun 2026, kesejahteraan kami justru menurun. Kami mohon kebijakan ini dikaji ulang. Selain itu, untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT), kami juga tidak mendapatkan biaya transportasi," keluhnya.
Masalah pendidikan dan infrastruktur juga mencuat. Hadi Suswoyo dari BPD Drancang melaporkan kondisi SD di wilayahnya yang kerap tergenang banjir saat musim hujan, sehingga menghambat kegiatan belajar mengajar. Sementara itu, Nur Samsul dari Desa Mojotengah mengkritik keras kondisi jalan di kawasan Pakopari yang rusak parah.
"Kondisi jalan sangat memprihatinkan, bahkan bisa disebut selokan pindah ke jalan. Kami juga memohon bantuan pengadaan rambu keselamatan di dekat Masjid dan MI karena lokasi tersebut rawan kecelakaan yang memakan korban jiwa," tegas Nur Samsul.
Komitmen dan Penjelasan Komisi IV
Menanggapi aspirasi tersebut, Pondra menjelaskan realitas anggaran saat ini. Ia mengungkapkan bahwa Komisi IV sebenarnya telah mengusulkan penambahan honor kader kesehatan sebesar Rp50.000 melalui Puskesmas dan KBPPPA. Namun, realisasinya terkendala pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp538 miliar.
"Defisit dana transfer ini berdampak pada keterbatasan anggaran pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan tahun 2027 difokuskan pada lima prioritas tadi. Kami minta seluruh usulan diisi di kuesioner agar bisa kami perjuangkan dalam rapat Komisi," jelasnya.
Terkait infrastruktur pendidikan, Pondra menyampaikan bahwa pada tahun 2026 terdapat program revitalisasi untuk 191 Sekolah Dasar di Kabupaten Gresik.
Sedangkan untuk jalan di Mojotengah, ia meminta warga melengkapi data foto dan titik lokasi untuk diinput melalui sistem Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman (CKPKP).
"Pembangunan jalan poros desa masuk dalam belanja modal Dinas Pekerjaan Umum. Nantinya akan dilakukan kajian teknis dan perhitungan anggaran berdasarkan kondisi lapangan," tambahnya.
Kegiatan reses ini menjadi momentum penting bagi anggota legislatif untuk memastikan suara masyarakat masuk dalam perencanaan anggaran, demi terwujudnya pembangunan yang merata dan tepat sasaran di Kabupaten Gresik.
Aa Jatim/ Redaksi
