BERITA FAKTA TERKINI : PN Pati Tegaskan Putusan Perkara Botok dkk Murni Fakta Persidangan: Bebas Intervensi dan Transparan!
PATI - BUSERMEDIAINVESTIGASI.ID
Di tengah sorotan tajam publik dan tensi tinggi yang menyelimuti persidangan dua tokoh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto, Pengadilan Negeri (PN) Pati angkat bicara. Lembaga peradilan tersebut menjamin bahwa vonis yang dijatuhkan adalah murni produk hukum yang independen.
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 6 bulan pidana penjara terhadap kedua terdakwa. Namun, hakim juga menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan secara fisik, melainkan dengan masa pengawasan selama 10 bulan.
Komitmen Integritas dan Anti-Gratifikasi
Juru Bicara PN Pati, Retno Lastiani, S.H., M.H., dalam konfirmasinya kepada tim redaksi melalui sambungan pesan singkat pada Kamis (5/3/2026), menegaskan bahwa seluruh proses pengambilan keputusan dilakukan di bawah pengawasan yang ketat.
Ia menekankan bahwa implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di internal PN Pati menjadi benteng utama dalam menjaga marwah peradilan.
"Majelis Hakim menjunjung tinggi integritas. Kami pastikan proses ini berjalan tanpa suap, tanpa gratifikasi, dan bebas dari tekanan langsung. Integritas adalah fondasi utama kami," tegas Retno kepada BUSERMEDIAINVESTIGASI.ID.
Transparansi Digital: Redam Konsentrasi Massa
Menyadari besarnya antusiasme ribuan simpatisan yang mengawal kasus ini, PN Pati melakukan langkah progresif dengan memanfaatkan teknologi informasi. Seluruh rangkaian pembacaan putusan disiarkan secara live streaming melalui kanal YouTube resmi.
Langkah ini dinilai efektif untuk meminimalisir penumpukan massa di area gedung pengadilan tanpa mengurangi hak publik untuk mendapatkan informasi secara real-time. Selain akses digital, PN Pati juga membuka pintu bagi peliputan media guna menjamin akurasi pemberitaan ke tengah masyarakat.
Himbauan Jalur Konstitusional
Menutup keterangannya, Jubir PN Pati mengimbau kepada seluruh pihak, baik pendukung terdakwa maupun masyarakat umum, untuk menyikapi hasil putusan dengan kepala dingin.
Pihak pengadilan mengingatkan bahwa jika ada ketidakpuasan terhadap hasil putusan, ruang hukum telah disediakan melalui prosedur konstitusional yang berlaku. Hal ini merupakan bagian dari edukasi Mahkamah Agung agar masyarakat tetap menghormati wibawa lembaga peradilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan.
Laporan: Tim Investigasi M.Nurhakim, S.H
Editor: Redaksi
