Kapolresta Cilacap Buka Suara Terkait OTT Bupati Syamsul, Tegaskan Tak Terlibat Aliran Dana THR!
CILACAP - BUSERMEDIAINVESTIGASI.ID Genderang perang terhadap korupsi yang ditabuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah hukum Kabupaten Cilacap terus memanas. Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyeret nama Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, publik kini menyoroti keterlibatan berbagai pihak dalam lingkaran panas tersebut.
Menanggapi situasi ini, Kapolresta Cilacap, Kombes Pol Budi Adhy Buono, akhirnya angkat bicara dengan nada tegas dan lugas.
Hormati Proses Hukum, Tegaskan Steril dari Aliran Dana
Ditemui tim investigasi di sela-sela kegiatannya, Kombes Pol Budi Adhy Buono menegaskan bahwa pihaknya sangat menghormati kedaulatan hukum dan proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut.
Terkait desas-desus yang berkembang mengenai keterlibatan instansi samping, Kapolresta secara terang-terangan membantah adanya aliran dana haram yang masuk ke kantong pribadinya maupun institusi yang dipimpinnya.
"Kami menghormati penuh proses hukum yang berjalan di KPK. Terkait substansi perkara, silakan konfirmasi langsung ke pihak penyidik KPK. Saya tegaskan, saya tidak pernah terlibat apalagi menerima aliran dana apa pun sebagaimana yang tengah diselidiki," ujar Kombes Budi dengan nada penuh wibawa.
Alasan Pemeriksaan Digeser ke Banyumas
Sementara itu, sumber internal KPK memberikan klarifikasi mengejutkan terkait teknis pemeriksaan Bupati Syamsul. Proses pemeriksaan sengaja dilakukan di wilayah Banyumas, bukan di Cilacap. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan.
Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, diduga kuat uang "THR" yang dikumpulkan secara kolektif dari para Kepala Dinas rencananya akan didistribusikan kepada jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk unsur kepolisian dan kejaksaan.
Mengapa Pemeriksaan Dipindah?
• Menghindari Konflik Kepentingan: Mengingat dugaan aliran dana menyasar instansi penegak hukum setempat.
• Transparansi & Profesionalisme: Agar penyidik KPK dapat bekerja tanpa intervensi maupun tekanan psikologis dari lingkungan sekitar.
• Netralitas Proses: Menjamin bahwa proses hukum berjalan objektif tanpa adanya bias hubungan kemitraan antarinstansi di wilayah Cilacap.
Analisis Investigasi
Langkah KPK melakukan "jemput bola" dan menggeser lokasi pemeriksaan membuktikan adanya tingkat kerawanan yang tinggi dalam kasus ini. Publik kini menanti, sejauh mana "setoran" dari para Kepala Dinas ini mengalir dan siapa saja oknum yang benar-benar sempat mencicipi uang panas tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, tim BUSERMEDIAINVESTIGASI.ID masih terus memantau pergerakan di gedung Merah Putih maupun perkembangan di lapangan untuk memastikan keadilan tegak lurus tanpa pandang bulu.
Aa / Redaksi
