Pemkab Gresik Resmi Terapkan WFH Setiap Jumat, Targetkan Efisiensi Operasional Hingga 50 Persen
GRESIK - BUSERMEDIAINVESTIGASI.ID
Langkah berani diambil oleh Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, dalam menyikapi dinamika ekonomi global dan ketahanan fiskal daerah. Guna menekan pembengkakan biaya operasional, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik secara resmi akan memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dijadwalkan setiap hari Jumat.
Keputusan strategis ini disampaikan langsung oleh Bupati yang akrab disapa Gus Yani, usai menghadiri peringatan Hari Peduli Autisme Sedunia di Gressmall Gresik, Kamis (2/4/2026). Kebijakan ini bukan sekadar tren kerja baru, melainkan instrumen kendali untuk menghadapi lonjakan harga energi dunia akibat konflik di Timur Tengah.
Efisiensi Energi Sebagai Prioritas Utama
Berdasarkan investigasi di lapangan, kebijakan WFH satu hari dalam sepekan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat. Tujuannya jelas: memangkas konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan penggunaan listrik di gedung-gedung perkantoran pemerintah.
“Tujuan utama WFH adalah penghematan anggaran. Dalam dua bulan ke depan, kami menargetkan setidaknya ada penghematan biaya operasional sebesar 50 persen,” tegas Gus Yani kepada awak media.
Pelayanan Publik Tetap Terjaga: Sektor Vital Dilarang WFH
Meski diberlakukan secara masif, Gus Yani menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak boleh lumpuh. Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah disusun, terdapat pengecualian bagi OPD yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Sektor-sektor yang WAJIB tetap beroperasi secara fisik antara lain:
• Tenaga Kesehatan: RSUD dan seluruh Puskesmas di wilayah Gresik.
• Pelayanan Publik Terpadu: Dinas yang menangani administrasi darurat.
• Keamanan dan Kebersihan: Petugas lapangan pemelihara ketertiban dan kebersihan kota.
Transparansi Anggaran: Surplus Dialihkan untuk Rakyat
Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan BUSER MEDIA INVESTIGASI adalah komitmen Pemkab dalam pengelolaan surplus anggaran hasil WFH. Gus Yani berjanji akan membahas realokasi dana tersebut bersama DPRD Kabupaten Gresik dalam Perubahan APBD (P-APBD).
Rencananya, dana penghematan operasional tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk:
• Bantuan Sosial (Bansos) bagi warga terdampak ekonomi.
• Penyelenggaraan Pasar Murah untuk menekan inflasi daerah.
Gerakan Hidup Sehat dan Hemat
Tak hanya WFH, Pemkab Gresik juga menggalakkan imbauan bersepeda ke kantor bagi para ASN. Gerakan ini diharapkan menjadi simbol sinergi antara efisiensi energi dan gaya hidup sehat di lingkungan pemerintahan.
Dengan pengawasan ketat, kebijakan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas APBD Kabupaten Gresik di tengah ketidakpastian kondisi global tahun 2026. Tim Buser Media Investigasi akan terus mengawal implementasi kebijakan ini di lapangan agar target efisiensi benar-benar tercapai demi kesejahteraan masyarakat Gresik.
SAM / Redaksi
