Sembilan SPPG di Gresik Disegel Operasionalnya! BGN Temukan Pelanggaran Menu Makan Bergizi: Kelapa Utuh Jadi Skandal

GRESIK - BUSERMEDIAINVESTIGASI.ID
Program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Gresik tercoreng akibat ulah nakal pengelola lapangan. Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi menghentikan sementara operasional sembilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, terhitung sejak 14 Maret 2026.

​Langkah tegas ini diambil setelah tim investigasi menemukan fakta lapangan yang mencengangkan: penyajian menu kelapa utuh kepada penerima manfaat. Hal ini dinilai menyimpang jauh dari standar prosedur operasional (SOP) gizi yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

​Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa penghentian ini adalah bentuk sanksi keras bagi pengelola yang "main-main" dengan standar menu.
​"Kami tidak menoleransi alasan apa pun, termasuk dalih permintaan penerima manfaat. Polemik kelapa utuh ini sudah pernah terjadi di daerah lain, seharusnya menjadi pelajaran. Seluruh pengelola wajib patuh pada pedoman menu program!" tegas Nanik.

​Akibat fatal dari kejadian ini, para Kepala SPPG yang terlibat kini terancam tindakan disipliner berat, mulai dari surat peringatan keras hingga rotasi jabatan.

​Kritik Pedas Gus Aulia: "Jangan Jadikan Perut Rakyat Ajang Eksperimen Konyol!"
​Menanggapi carut-marutnya pengelolaan SPPG di Gresik, Gus Aulia, selaku Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) DPC Kabupaten Gresik, angkat bicara dengan nada tinggi. Ia menilai kejadian ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan rendahnya profesionalisme pengelola di tingkat lokal.

​"Ini sangat memalukan dan tidak masuk akal! Kelapa utuh itu bahan mentah, bukan menu siap saji yang sesuai standar gizi klinis. Apakah mereka pikir rakyat ini cuma buat tempat buang stok logistik?" ujar Gus Aulia dengan nada geram saat ditemui di kantornya.

​Gus Aulia mendesak agar evaluasi tidak hanya berhenti pada sanksi administratif, melainkan audit menyeluruh terhadap aliran dana di sembilan SPPG tersebut.
​"Kami dari LPK-RI DPC Gresik akan mengawal kasus ini. Jangan sampai anggaran negara yang besar ini menguap hanya untuk menyajikan 'menu lelucon'.

BGN harus berani memecat pengelola yang tidak kompeten! Rakyat butuh gizi, bukan atraksi kelapa utuh. Ini menyangkut hak konsumen dan kesehatan generasi mendatang!" pungkasnya tegas.

​Tim Investigasi: BUSERMEDIAINVESTIGASI.ID
Editor: Redaksi