BEKASI GEGER GEDEN! Dugaan Penyimpangan Dana Desa Pantai Mekar 2020–2024, Warga Bentuk PERMADES untuk Ungkap Kasus
Bekasi – BUSERMMEDIAINVESTIGASI.ID
Masyarakat Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, menyoroti dugaan penyimpangan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dari tahun 2020 hingga 2024. Mereka menduga kuat adanya penyelewengan dana hingga miliaran rupiah yang hanya menguntungkan oknum tertentu dan merugikan masyarakat luas.
Rilis yang diterima redaksi menegaskan bahwa berbagai program desa, mulai dari Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan nelayan, hingga pembangunan fisik, tidak berjalan sesuai peruntukannya. Dugaan penyimpangan meliputi ketidaksesuaian data penerima BLT, proyek fisik fiktif, penyimpangan dana BUMDes, serta program budidaya ikan dan kepiting yang dianggap tidak jelas.
Kelompok masyarakat yang menamakan diri Persatuan Masyarakat Desa (PERMADES) menjadi pihak proaktif dalam mengungkap kasus ini. Mereka secara resmi melaporkan Pemerintah Desa Pantai Mekar, termasuk kepala desa yang diduga bertanggung jawab. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga disoroti karena dinilai kurang transparan meski telah menerima permohonan audiensi dari warga.
Dugaan penyimpangan ini terjadi dalam kurun waktu empat tahun, sejak 2020 hingga 2024. Masyarakat mulai melancarkan protes sejak 2022 dengan mengirimkan surat aduan, hingga berlanjut ke audiensi yang berulang kali dilakukan.
Kekecewaan warga semakin memuncak lantaran program yang seharusnya menyejahterakan masyarakat justru diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Kerugian material dan immaterial pun dirasakan, termasuk organisasi karang taruna, koperasi desa, hingga persoalan individu seperti sengketa tanah milik Ibu Yom.
Upaya masyarakat dalam memperjuangkan transparansi dilakukan secara bertahap. Mereka mengumpulkan data awal melalui platform jaga.id, kemudian melayangkan surat aduan resmi ke pemerintah desa. Setelah mendapat jawaban yang tidak memuaskan, warga melanjutkan dengan permohonan audiensi ke BPD. Pada tahap berikutnya, dilakukan monitoring dan evaluasi lapangan dengan bukti otentik berupa foto, video, hingga daftar hadir yang menguatkan adanya ketidaksesuaian.
Gerakan ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pantai Mekar berjuang secara mandiri dan terorganisir untuk menuntut akuntabilitas dari pemerintah desa.
Kontributor:
(Tim Redaksi Prima)
